Palu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi bersama perwakilan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum pada Rabu (22/04/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah ini bertujuan untuk memetakan peluang kerja sama lintas sektor dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum beserta jajaran dari bidang Penegakan Hukum dan PATNAL, serta perwakilan dari Sekretariat Deputi Koordinasi Hukum yang dipimpin oleh Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum, Ramelan Supriadi. Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dengan fokus pada penguatan sinergi antarinstansi.
Dalam sesi pembahasan, kedua belah pihak menyoroti pentingnya optimalisasi peran keimigrasian dalam mendukung stabilitas wilayah, khususnya melalui pengawasan orang asing, peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian, serta penegakan hukum administratif. Selain itu, dibahas pula potensi kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna mendukung iklim investasi yang kondusif di Provinsi Sulawesi Tengah.
Koordinasi ini juga menekankan pentingnya membangun pola komunikasi yang cepat, efektif, dan berkelanjutan antarinstansi. Hal tersebut dinilai krusial agar setiap rekomendasi kebijakan dari pemerintah pusat dapat segera diimplementasikan secara teknis di tingkat daerah. Pemetaan isu strategis, khususnya di kawasan industri dan wilayah dengan mobilitas WNA yang tinggi, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan.
Sebagai tindak lanjut, disepakati perlunya pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala guna memperkuat pertukaran data dan informasi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Komitmen bersama juga dibangun untuk menyusun langkah konkret yang terintegrasi dalam menindaklanjuti kebijakan nasional, dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan kemanfaatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin kuat antara instansi pusat dan daerah, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif serta responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.
